Sejak 15 Juni 2026, pemerintah mulai menerapkan KBLI 2025 pada sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online) dan Online Single Submission (OSS). Dengan adanya perubahan ini, pelaku usaha yang akan mendirikan badan usaha maupun mengajukan perubahan data perusahaan wajib menggunakan kode dan uraian kegiatan usaha berdasarkan KBLI 2025.
Lalu, bagaimana cara mengubah KBLI 2025 di AHU dan OSS? Simak panduan lengkapnya berikut ini.
Apa Itu KBLI 2025?
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan sistem klasifikasi resmi yang digunakan pemerintah untuk mengelompokkan jenis kegiatan usaha di Indonesia.
KBLI menjadi dasar dalam berbagai layanan administrasi, seperti:
- Pendirian PT, CV, dan badan usaha lainnya.
- Perubahan anggaran dasar perusahaan.
- Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- Perizinan berusaha melalui OSS.
- Penentuan tingkat risiko usaha.
Mulai pertengahan Juni 2026, sistem AHU Online dan OSS menggunakan KBLI 2025 sebagai acuan terbaru.
Siapa yang Perlu Mengubah KBLI?
Penyesuaian KBLI umumnya diperlukan apabila perusahaan:
- Menambah bidang usaha baru.
- Mengubah kegiatan usaha utama.
- Mengajukan perubahan maksud dan tujuan Perseroan.
- Mengurus perubahan akta perusahaan.
- Mengajukan izin usaha baru melalui OSS.
- Kode KBLI yang dimiliki sudah tidak sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.
Cara Mengubah KBLI 2025 di AHU dan OSS
Berikut tahapan umum yang perlu dilakukan.
1. Identifikasi Kegiatan Usaha
Pastikan seluruh kegiatan usaha yang dijalankan telah diinventarisasi. Dari sini akan ditentukan kode KBLI 2025 yang paling sesuai.
Pemilihan kode yang kurang tepat dapat memengaruhi jenis perizinan yang dapat diajukan melalui OSS.
2. Tentukan Kode KBLI 2025
Cari kode KBLI yang sesuai dengan aktivitas usaha berdasarkan klasifikasi terbaru.
Apabila terjadi perubahan kode, penggabungan (merge), atau pemecahan (split) dari KBLI sebelumnya, gunakan kode yang direkomendasikan dalam KBLI 2025.
3. Lakukan Perubahan pada AHU
Jika perubahan KBLI memengaruhi maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, maka perusahaan perlu:
- Menyelenggarakan RUPS.
- Membuat Akta Perubahan melalui notaris.
- Mengajukan perubahan kepada Direktorat Jenderal AHU hingga memperoleh persetujuan atau penerimaan pemberitahuan sesuai ketentuan.
4. Perbarui Data pada OSS
Setelah perubahan pada AHU selesai (apabila diperlukan), lakukan pembaruan data melalui sistem OSS agar:
- KBLI terbaru tercatat.
- NIB tetap sesuai dengan kegiatan usaha.
- Perizinan berbasis risiko dapat diproses menggunakan data terbaru.
5. Sesuaikan Perizinan Berusaha
Apabila perubahan KBLI mengubah tingkat risiko usaha, perusahaan mungkin perlu memperbarui:
- Sertifikat Standar.
- Izin operasional.
- Persetujuan atau izin lain sesuai sektor usaha.
Pastikan seluruh data pada AHU dan OSS telah sinkron sebelum mengajukan perizinan baru.
Baca Juga: Laporan Tahunan Wajib Dibuat Akta Notaris
Apakah Semua Perusahaan Harus Mengubah KBLI?
Tidak selalu.
Pemerintah memberikan mekanisme konversi otomatis untuk kondisi tertentu, sedangkan sebagian perusahaan perlu melakukan penyesuaian manual, terutama apabila terjadi perubahan kegiatan usaha atau perubahan anggaran dasar. Karena itu, setiap perusahaan sebaiknya memeriksa apakah KBLI yang dimiliki masih sesuai dengan aktivitas usahanya.
Dokumen yang Perlu Disiapkan
Secara umum, dokumen yang diperlukan antara lain:
- Akta pendirian dan perubahan terakhir.
- SK Kementerian Hukum.
- Nomor Induk Berusaha (NIB).
- NPWP Perusahaan.
- Data Direksi dan Pemegang Saham.
- Informasi mengenai kegiatan usaha yang akan disesuaikan.
Persyaratan dapat berbeda tergantung kondisi masing-masing perusahaan.
Mengapa Perubahan KBLI Penting?
Melakukan penyesuaian KBLI memberikan berbagai manfaat, seperti:
- Memastikan legalitas perusahaan sesuai dengan kegiatan usaha.
- Mempermudah pengajuan izin melalui OSS.
- Menghindari ketidaksesuaian data antara AHU dan OSS.
- Mendukung ekspansi usaha dan penambahan bidang usaha.
- Memperlancar proses administrasi perusahaan di masa mendatang.
Halaman resmi Peraturan.go.id Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025
Butuh Bantuan Mengubah KBLI?
Proses perubahan KBLI sering kali memerlukan analisis kode usaha, perubahan akta, hingga sinkronisasi data pada AHU dan OSS. Kesalahan dalam menentukan kode KBLI dapat menyebabkan kendala saat mengurus perizinan.
Ngurus Legal siap membantu proses perubahan KBLI secara menyeluruh, mulai dari konsultasi, penentuan kode KBLI yang tepat, penyusunan dokumen, perubahan akta melalui notaris, hingga pembaruan data pada AHU dan OSS.
Hubungi tim Ngurus Legal melalui tombol WhatsApp yang tersedia di bawah halaman ini untuk mendapatkan konsultasi mengenai perubahan KBLI perusahaan Anda.
